Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia
A. Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam Manajemen PNS
1. Kementerian Pendayaguna Aparatur Negara (MENPAN)
Keberadaan kementerian ini diatur dalam Keppres Nomor 101 Tahun 2001.
2. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Kedudukan, Tugas, fungsi, Kepegawaian, Susunan organisasi dan tata kerja lembaga Permerintah non-Departemen BKN diatur dalam Keppres Nomor 103 Tahun 2001.
3. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
Menurut Keppres No 103 Tahun 2001 Lembaga Administrasi Negara (LAN) bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang administrasi negra tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
B. Manajemen Kepegawaian Menurut UU No. 43 Tahun 1999
1. Pengadaan Pegawai
Proses Pengadaan pegawi sipil pada dasarnya meliputi kegiatan-kegiatan
a. Pengidentifikasian kebutuhan untuk melakukan pengadaan
b. Mengidentifikasi persyaratan kerja
c. Menetapkan sumber-sumber calon pegawai
d. Menyeleksi calon pegawai
e. Mengumumkan hasil seleksi kepada calon pegawai
f. Menetapkan calon pegawai yang lolos seleksi
2. Pengembangan dan Promosi Pegawai
a. Pengembangan Pegawai
Pengembangan merupakan peningkatan keterampilan melalui pelatihan yang perlu untuk prestasi kerja yang tepat. (Flippo, 1991)
b. Promosi Pegawai
Secara spesifik promosi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan-peraturan kepegawaian, antara lain :
1. Pangkat/Golongan yang telah memenuhi syarat
2. Disiplin ilmu/Latar belakang pendidikan formal.
3. Mempunyai kinerja/prestasi kerja yang lebih baik.
4. Telah mengikuti Diklat Struktural/Fungsional
5. Memerhatikan DUK
6. DP-3 paling tidak bernilai baik
7. Usia
8. Usulan unit kerja Baperjakat
9. Disetujui oleh instansi
======================================================================================================================
Download File Pdf : Klik Disini
--------------------------------------
Download File Word : Klik Disini
Posting Komentar